TUGAS POKOK DAN FUNGSI UMUM DI DESA

Bandung, 16 JUNI 2025

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Umum di Desa di Indonesia diatur terutama dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya. Berikut penjelasan lengkapnya, meliputi tiga lembaga utama:

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)

• Tugas Pokok:
  Melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
• Fungsi Umum:
  a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
  • Melaksanakan peraturan desa.
  • Menyelenggarakan administrasi desa.
  • Mengelola keuangan dan aset desa.
  • Mengurus perizinan dan pelayanan dasar.
  • Menyelesaikan sengketa masyarakat tingkat desa.
  • Mewakili desa di dalam/di luar pengadilan.
  b. Pelaksanaan Pembangunan Desa:
  • Menyusun perencanaan pembangunan desa (RPJMDes, RKPDes).
  • Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
  • Mengawasi pelaksanaan pembangunan.
  c. Pembinaan Kemasyarakatan:
  • Menjaga ketentraman dan ketertiban.
  • Membina gotong royong dan kerukunan warga.
  • Melestarikan nilai sosial budaya desa.
  d. Pemberdayaan Masyarakat:
  • Meningkatkan kesejahteraan melalui BUMDes, pelatihan, dll.
  • Mengembangkan potensi ekonomi lokal.
  • Memfasilitasi akses permodalan dan pemasaran.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

• Tugas Pokok:
  Mewakili aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan, dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa.
• Fungsi Umum: a. Fungsi Legislasi:
  • Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (RPernas) bersama Kepala Desa.
    b. Fungsi Pengawasan:
  • Mengawasi kinerja Kepala Desa dan pelaksanaan Perdes/APBDes.
    c. Fungsi Penampung Aspirasi:
  • Menyerap dan menyalurkan masukan masyarakat.
    d. Fungsi Mediasi:
  • Menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan warga.

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

• (e.g., LPM, PKK, Karang Taruna, RT/RW, Bumdes, Linmas)
• Tugas Pokok:
  Membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan.
• Fungsi Umum: a. Partisipasi Pembangunan:
  • Menggerakkan swadaya masyarakat dalam program desa.
    b. Pemberdayaan Masyarakat:
  • Melakukan pendampingan sosial, ekonomi, dan budaya.
    c. Pelayanan Khusus:
  • Contoh: PKK (kesehatan/keluarga), Karang Taruna (pemuda), Linmas (keamanan).
    d. Penghubung Masyarakat:
  • Menjadi mitra pemerintah desa dalam menyampaikan aspirasi.

---

Catatan Penting:

1. Peraturan Desa (Perdes):
   TUPOKSI detail tiap lembaga harus dituangkan dalam Peraturan Desa yang disusun sesuai kondisi lokal.
2. Sinergi:
   Ketiga lembaga harus bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tata kelola desa yang baik (good village governance).
3. Akuntabilitas:
   Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan masyarakat.
4. Fleksibilitas:
   Struktur dan penamaan lembaga dapat disesuaikan dengan adat istiadat desa (desa adat).

Contoh Penerapan:

• Kepala Desa mengajukan RAPBDes → BPD membahas dan menyetujui.
• Pembangunan posyandu → Pemerintah Desa menganggarkan, LPM/PKK menggerakkan warga.
• Pengelolaan pasar desa → BUMDes menjalankan, Pemerintah Desa mengawasi.

Dengan memahami TUPOKSI ini, partisipasi warga dalam pembangunan desa dapat lebih optimal dan terarah.